Banyak Pedagang Pusing-Ogah Jual Beras SPHP, Kemendag Respons Gini

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah pedagang di pasar tradisional memilih enggan menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) meski harganya lebih murah. Alasannya, aturan yang diterapkan dinilai ribet, mulai dari kewajiban menjual dalam kemasan 5 kilogram (kg) hingga harus melaporkan transaksi lewat aplikasi Klik SPHP.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menegaskan persoalan ini akan segera ditangani.

"Saya yakin terkait dengan keribetan-keribetan seperti itu, baik dari Bapanas (Badan Pangan Nasional) maupun Bulog, itu pasti akan melakukan pendampingan kepada pedagang-pedagang beras. Terutama pengecer-pengecer di pasar rakyat. Karena bagaimanapun ini harus dilakukan," kata Iqbal saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Ia menekankan, jika kendalanya soal teknis, maka instansi terkait harus menyelesaikannya agar tujuan utama program SPHP tercapai.

"Kalau masalahnya itu adalah masalah keribetan, itu harus diselesaikan oleh kedua instansi ini. Agar tujuannya beras tersebut tersedia di pasar rakyat," tegasnya.

Iqbal mengatakan, pemerintah sudah memberikan arahan khusus agar penyaluran beras SPHP lebih digencarkan.

"Untuk SPHP, kemarin juga sudah rakor (rapat koordinasi) terakhir di Surabaya, itu sudah diperintahkan oleh Menko Pangan untuk segera menggelontorkan SPHP semaksimal mungkin, utamanya ditujukan ke pasar rakyat," terang dia.

Menurutnya, keberadaan beras SPHP di pasar tradisional sangat penting untuk menekan harga beras yang belakangan masih tinggi.

"Karena kan kalau misalnya orang beli beras itu... ya untuk menstabilisasikan harga apapun itu, terutama harga barang kebutuhan pokok. Itu dipastikan dulu ketersediaan di pasar rakyatnya ada," kata Iqbal.

Adapun arahan percepatan distribusi SPHP, katanya, bahkan langsung disampaikan oleh Menko Pangan Zulhas.

"Kemarin langsung tuh saat rakor bahkan, Pak Menko langsung menelepon Dirut Bulog untuk segera mendistribusikan beras-beras SPHP ke seluruh Indonesia," ujarnya.

Pedagang Mengaku Ribet Jual SPHP

Sebelumnya, pedagang beras di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, mengaku lebih memilih tidak mengambil beras SPHP meski ditawarkan. Mereka menilai aturan yang melekat saat ini justru menyulitkan.

"Saya nggak ngambil, kemarin sempat ditawari. Ya soalnya kan nggak boleh diecer atau dibuka karungnya, harus 5 kilo," kata Sinta, pedagang beras setempat.

Ia menuturkan, kebanyakan konsumen pasar lebih suka membeli beras dalam jumlah kecil, seperti 1-2 liter. "Memang sih dia (beras SPHP) harganya murah, tapi kalau pelanggan saya nggak mampu beli langsung 5 kilo gimana? Jadi ya sudah saya pikir nggak usah ngambil saja," ujarnya.

Sinta juga mengaku masyarakat masih asing dengan beras SPHP. "Jarang orang nanya beras gituan. Nggak tau kan orang beras gituan. Kecuali setahunya dia itu beras bantuan gitu kalau dari pemerintah," tambahnya.

Hal serupa disampaikan Yadi, pedagang lainnya. Ia menilai persyaratan SPHP terlalu berat. "Pernah ditawari. Tapi malas ngambilnya, karena ada banyak syaratnya," kata Yadi.

Yadi menyebut pedagang harus melaporkan penjualan lewat aplikasi Klik SPHP, lengkap dengan foto bukti pembelian. "Syaratnya juga berat sekarang, harus foto terus kirim ke klik SPHP. Kan nggak semua pedagang ngerti, dan hp nya bisa foto. Ini kayak saya saja hp nggak ada kameranya," ucapnya.

Alhasil, kata dia, banyak pedagang lebih memilih tidak menjual beras SPHP. "Ini ada tiga toko di sini semuanya kemarin ditawari beras SPHP, tapi karena ribet dan nggak boleh dibuka, akhirnya nggak ada yang ambil," ungkapnya.

Saat ini harga beras di pasaran masih tinggi. Menurut Yadi, beras medium dijual Rp13.000-Rp14.000 per liter, sedangkan premium Rp14.000-Rp17.000 per liter.

"Masih belum turun dari kemarin, stabil segini saja. Soalnya stok berasnya juga sedikit kan. Pemerintah memang guyur pakai SPHP, tapi ribet persyaratannya, akhirnya pedagang jarang ada yang ambil," tuturnya.

Realisasi SPHP Masih Rendah

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya menyampaikan realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 230.945 ton hingga 21 Agustus 2025. Jumlah ini setara 15,40% dari target 1,5 juta ton hingga akhir tahun.

"Realisasi PO (pre-order) dan penyaluran ritel modern SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras di tingkat konsumen ini kami catatkan sebesar 230.945 ton atau 15,40% dari target 1,5 juta ton," kata Rizal dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025).

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Pedagang Beras Cipinang Teriak, Minta Pemerintah Keluarkan Beras Impor