Muhaimin Bilang Pemerintah akan Berikan Tanah untuk Dikelola Keluarga Miskin Ekstrem

PEMERINTAH akan memanfaatkan tanah-tanah yang telah dikembalikan ke negara untuk dikelola keluarga masyarakat miskin ekstrem. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan kebijakan ini usai kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara itu jumlahnya jutaan hektare. “Itu akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian,” kata Muhaimin pada Rabu, 5 November 2025, dikutip dari keterangan tertulis.

Menurut dia, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian. Ia lantas menegaskan bahwa tanah tersebut akan diberikan secara cuma-cuma untuk digarap para petani miskin ekstrem. Hal ini sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Tak hanya itu, Muhaimin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan.

“Pak Presiden sudah setuju, kepala keluarga miskin ekstrem akan mendapat training maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service,” kata Muhaimin.

Setelah pelatihan, Muhaimin mengklaim mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja. Menurut dia, langkah ini merupakan terobosan konkret untuk mengatasi kemiskinan ekstrem secara produktif. Sebab, angka kemiskinan ekstrem nasional masih berada di kisaran 1,12 persen atau sekitar 3 juta jiwa.

Adapun menanggapi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan besar, Muhaimin berkata pemerintah juga tengah memperkuat sektor-sektor padat karya. Harapannya sektor itu dapat menampung tenaga kerja lebih banyak. “Ya, sektor-sektor besar yang padat karya itu akan diperbanyak lagi sebagai solusi pengangguran. Di sisi lain, pemerintah akan terus menjaga agar PHK tidak terjadi melalui koordinasi lintas kementerian dan dunia usaha,” tutur dia.