DPR ingatkan penyusunan RAPBN 2026 pertimbangkan faktor global

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN (RAPBN) Tahun 2026 mempertimbangkan berbagai faktor global.

Puan dalam pidatonya di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 menerangkan bahwa pusaran kondisi dan situasi global yang tidak menentu berdampak pada pergerakan perekonomian.

“Gerak perekonomian yang melambat, distribusi komoditas strategis juga terganggu, dan rantai pasok industri juga dapat terpengaruh,” katanya di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.

Melambatnya gerak perekonomian global, kata dia, pada akhirnya ikut mempengaruhi kondisi moneter, fiskal, sektor riil nasional, dan pendapatan masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, Puan mengingatkan agar penyusunan RAPBN Tahun 2026 memperhatikan berbagai faktor global tersebut.

“Penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 diharapkan telah mempertimbangkan berbagai faktor global tersebut dalam kebijakan fiskal tahun 2026,” katanya.

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Baca juga: Prabowo targetkan APBN di 2027 atau 2028 tidak lagi defisit

Baca juga: Prabowo minta belanja pemerintah pusat dan daerah jadi satu kesatuan

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.