IESR Usulkan Desa Kelola Mandiri Proyek PLTS 100 GW

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong agar proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang direncanakan pemerintah dikelola mandiri oleh masyarakat desa. Skema ini dinilai sebagai kunci keberlanjutan program yang menyasar 80 ribu desa di Indonesia.

Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR Alvin Putra mengatakan, banyak proyek listrik desa maupun PLTS terpusat sebelumnya tidak berkelanjutan dan akhirnya terbengkalai. Karena itu, IESR menilai pengelolaan langsung oleh desa dapat memastikan keberhasilan program besar ini.

“Ini juga menjadi aspirasi masyarakat, kenapa proyek-proyek ini tidak berkelanjutan,” kata Alvin dalam media briefing di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

IESR mengusulkan setiap desa mengelola PLTS dengan skema wilayah usaha energi mandiri melalui sistem off-grid. Dalam mekanisme itu, pembangkit akan beroperasi secara independen tanpa terhubung ke jaringan PLN.

“Secara konsep kami melihat ini ada peluang di sana, bisa dikelola secara off-grid. Karena kita tahu bahwa sebenarnya PLTS itu sangat fleksibel,” ujar Alvin.

Menurut IESR, pengelolaan dapat dilakukan melalui entitas lokal seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PLTS dianggap lebih ekonomis dan ramah lingkungan dibandingkan generator diesel yang selama ini dipakai di wilayah terpencil.

Selain menjamin pasokan energi, skema ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Warga desa dapat dilatih menjadi operator dan pengelola proyek sehingga memberdayakan ekonomi lokal sekaligus memperkuat kapasitas institusi desa.

Pemerintah merencanakan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW di desa. Rinciannya, 80 GW PLTS dan 320 GWh baterai (battery energy storage system/BESS) di Koperasi Desa Merah Putih, serta 20 GW PLTS terpusat. Program ini ditujukan untuk menyediakan listrik andal dan terjangkau guna mendukung aktivitas ekonomi pedesaan, sesuai visi Asta Cita Presiden.

sumber : Antara