Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukan bertujuan saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada kekuasaan yang berdiri di atas yang lain.
"Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi, bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Menurutnya, pembagian kekuasaan antara Pemerintah, DPR, DPD, MPR, MA, dan MK bukan sekadar pemisahan kekuasaan, akan tetapi kekuatan terpadu dalam mencapai tujuan bernegara. Ketiga pilar kekuasaan dibangun dari satu fondasi yang sama yakni kedaulatan rakyat.
Puan menjelaskan DPR bertindak sebagai penjaga nurani rakyat dan konstitusi. DPR memastikan kekuasaan tetap setia kepada rakyat, taat pada jalur konstitusi, dan demokrasi berjalan dengan hikmat kebijaksanaan.
DPD berperan sebagai penyambung aspirasi daerah di tingkat nasional dengan menghimpun, menyalurkan, dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga supremasi hukum sekaligus bagian dari sistem demokrasi yang beradab, yang menjalankan kewenangannya secara konsisten tanpa melampaui batas wewenang yang telah diatur konstitusi.
"Seperti sebuah orkestra konstitusional, meskipun kadang-kadang nadanya sumbang, semua komponen harus tetap menyanyikan satu lagu yang sama, yaitu Indonesia Raya," ujar Puan.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".
Baca juga: Ketua DPR: Jadikan kritik cahaya penerang jalan kita bersama
Baca juga: Puan: Cita-cita kita bukan demokrasi campur tangan dan buah tangan
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.