BPS: Harga komoditas mulai turun di daerah terdampak bencana Sumatra

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga sejumlah komoditas saat ini mulai menunjukkan penurunan di tiga provinsi di Sumatra yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan fenomena tersebut menimbulkan deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada Januari 2026, setelah sebelumnya ketiga provinsi tersebut mengalami inflasi bulanan yang cukup tinggi pada Desember 2025.

“Aceh utamanya didorong oleh penurunan (harga) telur ayam ras, sedangkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat utamanya didorong oleh penurunan harga cabai merah,” tutur Ateng Hartono di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan Aceh sebelumnya mengalami inflasi sebesar 3,60 persen mtm pada Desember 2025 dan kini mengalami deflasi sebesar 0,15 persen mtm pada Januari 2026.

Telur ayam ras memberikan andil deflasi bulanan tertinggi di Aceh, yakni sebesar 0,26 persen, diikuti cabai merah 0,23 persen, beras 0,18 persen, serta bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng yang masing-masing menyumbangkan andil deflasi sebesar 0,13 persen.

Sementara itu, inflasi di Sumatera Utara pada Desember 2025 mencapai 1,66 persen mtm, namun kini provinsi tersebut mengalami deflasi sebesar 0,75 persen mtm pada Januari 2026.

Lima komoditas utama penyumbang deflasi di Sumatera Utara adalah cabai merah dengan andil 0,49 persen, cabai rawit 0,14 persen, kelapa 0,11 persen, bawang merah 0,09 persen dan bayam 0,06 persen.

Sedangkan tingkat inflasi di Sumatera Barat tercatat sebesar 1,48 persen mtm pada Desember 2025 dan tingkat deflasi dilaporkan mencapai 1,15 persen mtm pada Januari 2026.

Cabai merah (dengan andil inflasi 1,16 persen), tarif air minum PAM (0,12 persen), bawang merah (0,08 persen), tarif angkutan antarkota (0,05 persen), dan cabai hijau (0,05 persen) menjadi komoditas yang paling berkontribusi terhadap deflasi di Sumatera Barat.

“Secara umum, komoditas Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar pada ketiga provinsi tersebut,” kata Ateng.

Ia menuturkan Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi dengan deflasi bulanan terdalam di tingkat nasional. Pihaknya mencatat terdapat 18 provinsi yang mengalami deflasi secara bulanan pada Januari 2026.

Sementara itu, 20 provinsi lainnya mengalami inflasi secara bulanan, dengan tingkat inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Maluku Utar sebesar 1,48 persen mtm.

Sedangkan secara tahunan (year-on-year/yoy), seluruh provinsi di Indonesia tercatat mengalami inflasi karena low base effect akibat kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang diberikan pemerintah pada Januari-Februari 2025.

Stimulus ekonomi tersebut menekan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2025, sehingga ketika dibandingkan secara tahunan terlihat jauh lebih rendah daripada IHK pada Januari 2026.

Ateng menyatakan tingkat inflasi tahunan terendah tercatat di Provinsi Lampung sebesar 1,90 persen yoy. Sementara tiga provinsi dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi adalah Aceh (6,69 persen yoy), Sulawesi Tenggara (5,10 persen yoy), dan Papua Barat (5,02 persen yoy).

“Beberapa komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di (Januari) 2026 di ketiga provinsi tersebut terutama tarif listrik, emas perhiasan dan beras,” ujarnya.

Baca juga: BPS catat IHPB naik 1,73 persen pada Januari 2026

Baca juga: Kunjungan wisman sepanjang 2025 capai 15,39 juta, didominasi ASEAN

Baca juga: BPS: Bahan pangan beri andil terbesar deflasi bulanan Januari 2026

Baca juga: Remitansi PMI NTB capai Rp221,46 miliar sepanjang tahun 2025

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.