Pemerintah Harus Sediakan Posko Pengungsian Ramah Perempuan

Myrtati Dyah Artaria(MI/Faishol Taselan)

Pemerintah didesak segera memprioritaskan penyediaan tempat pengungsian yang ramah perempuan, menyusul tingginya frekuensi bencana banjir dan tanah longsor di Indonesia, termasuk yang kini terjadi di Sumatera. Perempuan dinilai menjadi kelompok paling rentan menghadapi berbagai risiko dan ancaman di tempat penampungan.

Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Airlangga (UNAIR),  Myrtati Dyah Artaria, mengatakan bahwa situasi pengungsian seringkali menciptakan ruang yang tidak aman bagi perempuan.

"Situasi pengungsian yang seharusnya menjadi tempat perlindungan sementara, nyatanya masih menyimpan berbagai risiko bagi perempuan. Perlu adanya lokasi pengungsian ramah perempuan," kata Myrtati di Surabaya, Rabu (10/12).

Myrtati menjelaskan bahwa bencana kerap melemahkan struktur perlindungan sosial, di mana setiap orang fokus pada penyelamatan diri. Dalam kondisi perlindungan yang longgar inilah, peluang oknum untuk memanfaatkan kerentanan perempuan muncul.

Perubahan lingkungan sosial yang tiba-tiba, seperti ketika perempuan yang terbiasa berada di ruang privat dipaksa bercampur dengan banyak orang, juga dapat memicu situasi rawan.

Oleh karena itu, Myrtati menekankan bahwa pendekatan empatik adalah kunci dalam pendampingan. "Mereka yang membantu harus bisa menempatkan diri pada posisi para pengungsi. Prioritasnya adalah memenuhi kebutuhan paling mendesak, lalu kebutuhan spesifik lainnya," ujarnya.

Agar pengungsian aman dan ramah perempuan, Prof Myrtati menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan spesifik, yang mencakup beberapa indikator, seperti memastikan keamanan, privasi, dan martabat perempuan tetap terjaga, sesuai dengan norma-norma yang mereka pegang.

Lalu penyediaan perlengkapan kebersihan pribadi yang memadai (menstrual hygiene kit). Akses mudah ke pelayanan kesehatan, termasuk dukungan kesehatan reproduksi dan psikologis, juga diperlukan.

Lalu perlu ada mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia untuk insiden kekerasan, serta staf yang terlatih dalam pencegahan dan respons terhadap Kekerasan Berbasis Gender (KBG). (FL/P-5)