Jelang Eksekusi Hotel Sultan, Pemerintah Buka Posko Pelayanan Alih Kelola

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK jelang eksekusi perkara sengketa Hotel Sultan.

Langkah ini dilakukan dalam rangka memerhatikan bagi para karyawan, vendor, dan tenant yang mungkin terdampak oleh proses pengembalian aset negara dari PT Indobuildco.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo, menyatakan upaya tersebut juga sejalan dengan mandat Presiden untuk mengembalikan kejayaan aset negara kepada rakyat.

"Presiden juga memberi arahan sangat jelas, bagaimana kita bisa merangkul para karyawan yang sudah lama mengabdi, untuk tetap terlibat dalam kontribusi membangun bangsa," kata Rakhmadi dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (3/2/2026).

"Bagi kami, sengketa ini bukan dengan masyarakat kecil, melainkan dengan korporasi yang tidak lagi memiliki hak sah di lahan ini," imbuhnya.

Tempat ini bakal mewadahi masyarakat yang ingin mendapat informasi resmi terkait layanan pengaduan, sekaligus sebagai pusat pendataan bagi karyawan yang bekerja di lingkungan Hotel Sultan, sehingga pemerintah bisa memberikan perlindungan hak ketenagakerjaan dan peluang penyerapan oleh manajemen baru sesuai regulasi. 

Selain itu, posko tersebut juga akan menampung laporan dari vendor dan penyewa. Mereka bisa melakukan konsultasi terkait kelanjutan kontrak dan jaminan layanan agar agenda bisnis yang sudah terjadwal tidak terganggu.

Pelayanan turut diberikan pada tenant dan penghuni dengan dilakukan verifikasi status guna untuk memastikan transisi alih kelola berjalan tertib dan transparan.

Selanjutnya, menurut Rakhmadi, pemerintah telah menyiapkan rancangan besar untuk mengubah Blok 15 GBK menjadi ruang publik hijau yang terintegrasi. Tempat nantinya akan turut didukung dengan kehadiran stasiun MRT baru untuk mempermudah akses bagi publik secara terbuka.

Sementara itu, keberadaan posko ditujukan guna menghindari kekhawatiran pihak-pihak yang terlibat dalam operasional Hotel Sultan. Proses pengosongan lahan sendiri didasarkan pada Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang bersifat uitvoerbaar bij voorraad (dapat dieksekusi segera).

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto, menjelaskan bahwa segala manuver administrasi tidak akal menghalangi eksekusi Putusan uitvoerbaar bij voorraad Pengadilan Perdata. "Terkait perkara a quo, tidak ada satu pun aturan hukum maupun pedoman Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan PTUN bisa membatalkan atau menunda eksekusi Putusan uitvoerbaar bij voorraad Pengadilan Perdata. Karena itu, proses persiapan pelaksanaan eksekusi ini sah dan merupakan bagian dari penegakan kepastian hukum," paparnya.