PM Greenland: AS masih upaya ambil Greenland meski perundingan lanjut

Oslo (ANTARA) - Meski perundingan diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) telah kembali dilakukan, keinginan Washington untuk mengambil alih Greenland masih tetap ada, ujar Perdana Menteri (PM) Greenland Jens-Frederik Nielsen dalam wawancara dengan Danish Broadcasting Corporation (DR) yang dipublikasikan pada Selasa (3/2).

Nielsen mengatakan komunikasi dengan Washington kembali terjalin melalui jalur diplomatik. "Sekarang kita bisa berhenti saling melempar lumpur melalui media," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa tim kerja gabungan telah menggelar pertemuan pertamanya, tetapi menolak mengungkapkan rincian lebih lanjut.

Mengingat pembicaraan baru saja dimulai, Nielsen mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan seberapa dekat para pihak dalam mencapai kesepakatan, dan kedua belah pihak akan mengajukan usulan mereka sebelum mencari titik temu.

Foto yang diabadikan pada 16 Januari 2026 ini menunjukkan sebuah gunung di dekat Nuuk, ibu kota Greenland, wilayah otonom Denmark. Greenland, pulau terbesar di dunia, adalah wilayah yang berpemerintahan sendiri di dalam Kerajaan Denmark, dengan Kopenhagen tetap memegang kendali atas pertahanan dan kebijakan luar negeri. (Xinhua/Anders Kongshaug)

Nielsen menegaskan bahwa kedaulatan merupakan garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan.

Dia menambahkan bahwa Greenland terbuka untuk kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan dengan Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian pertahanan yang sudah ada, meskipun cakupan kerja sama tersebut akan bergantung pada rincian niat Amerika Serikat

Sejak kembali ke Gedung Putih pada 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk "menguasai" Greenland, wilayah otonom di dalam Kerajaan Denmark, yang memicu penolakan keras di berbagai negara Eropa.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.