Puan Maharani Emoh Tanggapi Usulan Koalisi Permanen dari Golkar: Kita Masih Berduka

KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, enggan menanggapi usulan koalisi permanen di pemerintahan Presiden Prabowo yang diajukan oleh Partai Golkar. Menurut Puan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut lantaran Provinsi Sumatera masih dilanda bencana.

“Sekarang kita sedang berduka karena musibah sedang melanda saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jadi lebih baik kita sama-sama berdoa dulu,” kata Puan di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Senin, 8 Desember 2025.

Ketua DPR itu menegaskan saat ini seharusnya semua pihak berfokus pada penyelesaian bencana di ketiga Provinsi di Sumatera. Ia menilai bahwa urusan politik bisa dibahas belakangan saat situasi pascabencana telah pulih dan berangsur normal.

Dia meminta agar seluruh elemen untuk fokus memikirkan pemulihan kondisi pascabencana. Ia mengingatkan supaya urusan koalisi permanen yang diwacanakan dibahas dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tidak dibahas sekarang.

“Nanti ngomongin RUU Pemilu itu. Urusan koalisi permanen, urusan politik, nanti aja setelah Indonesia kembali normal dan saudara-saudara kita sudah pulih,” kata dia.

Usulan tentang koalisi permanen disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat ia berpidato di Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat, 5 Desember 2025.

Dalam acara perayaan ulang tahun itu Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir. Begitu pula dengan sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Bahlil, pemerintahan yang berkelanjutan membutuhkan stabilitas. Hal ini, kata dia, bisa tercapai bila koalisi yang mendukung pemerintahan bersifat tetap permanen. "Kami menyarankan harus ada koalisi permanen. Saya tidak tahu berapa partai yang bisa diajak, yang penting konsepnya dibuka," kata dia usai acara.

Bahlil mengklaim wacana koalisi permanen ini punya nilai positif. Menurut dia, dengan sifatnya yang permanen maka koalisi tidak perlu lagi mencari-cari format untuk mendukung pemerintahan. "Jadi jangan menjadi koalisi pada saat senang. Ketika menderita, partai politik pergi (dari koalisi)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Sebab, dia mengatakan politik tidak selalu untung terus. Ada kalanya koalisi partai politik merugi ketika gagal mencapai tujuan dan kepentingannya.

Adapun dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ini didukung oleh koalisi gemuk bernama Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Koalisi ini dibentuk atas inisiatif Prabowo, dengan tujuan untuk menggabungkan partai-partai yang sebelumnya saling bertarung dalam Pilpres 2024.

KIM plus terdiri dari 9 partai politik anggota KIM dan beberapa partai politik di luar koalisi. Anggota asli KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima, yang mendukung sejak kontestasi Pilpres 2024. Koalisi bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan NasDem. Penambahan koalisi inilah yang disebut dengan KIM Plus.

PDIP merupakan satu-satunya partai parlemen yang berada di luar koalisi. Kendati berada di luar koalisi, PDIP dalam beberapa kesempatan telah menegaskan dukungan kepada pemerintahan Prabowo.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan Prabowo pernah menawarkan agar KIM plus menjadi koalisi permanen. "Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata dia pada Jumat, 14 Februari 2025.

PKB menyambut baik tawaran itu. Menurut Cak Imin, tawaran itu membuat percepatan pembangunan. "Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujar Cak Imin.

Eka Yudha Saputra dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.