FPCI nilai perbedaan sistem politik hambat partisipasi sipil ASEAN

Jakarta (ANTARA) - Ketua sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai bahwa perbedaan sistem politik antar negara-negara di Asia Tenggara menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi masyarakat sipil ASEAN.

Pernyataan tersebut disampaikan Dino menanggapi pertanyaan ANTARA dalam wawancara khusus di Jakarta, Selasa, mengenai pandangannya terhadap kemauan politik dari negara-negara anggota ASEAN untuk membuka lebih banyak ruang bagi partisipasi masyarakat sipil.

“Saya rasa kita perlu menggali lebih dalam isu tersebut. Karena pada tingkat konsep, memang benar ASEAN berpusat pada rakyat. Namun, setiap pemerintah negara anggota ASEAN memiliki hubungan yang berbeda dengan masyarakat sipil,” katanya.

Pada KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2015, ASEAN telah mengusung visi untuk mentransformasi komunitas menjadi “ASEAN yang berpusat pada rakyat dan berorientasi pada rakyat". Sejak saat itu, ASEAN yang berpusat pada rakyat menjadi semangat abad ke-21 sekaligus tujuan utama perhimpunan ini.

Dino menguraikan bahwa cara masyarakat sipil di Indonesia, misalnya, berfungsi dan berinteraksi dengan pemerintah berbeda dengan di Vietnam, karena sistem politiknya berbeda. Begitu juga dengan Laos — berbeda lagi karena perbedaan sistem politik, serta perbedaan lainnya dengan Brunei misalnya.

Oleh karena itu, ketua organisasi kebijakan luar negeri independen dan non-politik itu, menilai agar strategi ASEAN untuk membangun komunitas yang berpusat pada rakyat harus mempertimbangkan perbedaan lanskap masyarakat di Asia Tenggara.

“Dan sejujurnya, bagi kami juga ini merupakan proses pembelajaran. Kami telah menghubungi banyak kelompok masyarakat sipil di seluruh Asia Tenggara, dan ternyata hal itu tidak mudah,” tambahnya.

Lebih lanjut mantan wakil menteri luar negeri itu, menafsirkan visi ASEAN berpusat pada rakyat setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, setiap keputusan yang diambil ASEAN sebagai sebuah organisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kedua, masyarakat ASEAN harus terlibat dalam program-program ASEAN, tidak ada kegiatan ASEAN yang meminggirkan rakyat, dan masyarakat harus menjadi bagian penting dari program-program tersebut.

Ketiga, harus ada konektivitas antar masyarakat yang kuat — baik antar pelajar, pelaku bisnis, peneliti, dan sebagainya.

“Harus ada hubungan antar masyarakat yang erat, bahkan berkolaborasi jika memungkinkan. Saya kira tiga hal ini menjadi dasar dari konsep ASEAN yang berpusat pada rakyat,” kata dia.

Baca juga: FPCI satukan masyarakat sipil, perkuat visi people-centered ASEAN

Baca juga: ASEAN didesak untuk jaga demokrasi dan lindungi ruang sipil

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.