Sri Mulyani-Bank Dunia bahas strategi fiskal untuk dukung iklim usaha

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas strategi fiskal untuk mendukung iklim usaha saat menerima kunjungan Bank Dunia.

“Salah satu topik utama yang kami bahas adalah penguatan sektor keuangan sebagai fondasi terciptanya iklim usaha yang kondusif,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

Menurut Sri Mulyani, dia dan Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk yang datang dalam kunjungan kali ini, menyepakati bahwa penyederhanaan regulasi perlu dilakukan untuk mengurangi praktik diskresioner yang menghambat masuknya pelaku baru ke pasar.

Keduanya pun meyakini reformasi struktural menjadi langkah penting untuk membuka ruang persaingan sehat, menghapus hambatan pasar dan mendorong investasi di bidang inovasi.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang mendorong keterbukaan pasar.

Dengan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, inklusif, dan inovatif, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun global.

“Terima kasih kepada Carolyn Turk atas kunjungan dan diskusi yang konstruktif hari ini. Saya optimistis Indonesia mampu memanfaatkan momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat,” tutur Sri Mulyani.

Beberapa waktu lalu, Sri Mulyani juga menerima kunjungan Bank Dunia, yakni Executive Director for the Southeast Asia Voting Group (EDS16) Bank Dunia.

Kunjungan itu merupakan bagian dari misi konstituen untuk penyusunan laporan Bank Dunia tahun anggaran 2025.

Selain itu, juga untuk pendalaman sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas tantangan pembangunan desa, termasuk keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar.

Sri Mulyani dan tim Bank Dunia juga membahas potensi dan tantangan pengembangan energi terbarukan.

Kemudian, penciptaan lapangan kerja berkualitas di era digital, serta pentingnya meningkatkan akses dan keterjangkauan teknologi, termasuk internet, guna mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Menkeu menekankan pentingnya skema pembiayaan yang mendukung peran pemerintah daerah dalam menangani isu-isu tersebut.

Baca juga: Permintaan Kangaroo Bond perdana RI tembus 10 kali lipat dari target

Baca juga: Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran

Baca juga: KSTI, Menkeu paparkan dominasi sains-teknologi dalam persaingan global

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.