Grok Sudah Bisa Diakses Lagi di Indonesia, Kemkomdigi Awasi Ketat Komitmen X Corp

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sudah membuka kembali akses layanan Grok di Indonesia. Akan tetapi, keputusan ini dilakukan dengan syarat ketat dan berada di bawah pengawasan pemerintah secara langsung.

Langkah ini diambil setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis mereka ke pemerintah Indonesia, di mana mereka akan memperbaiki layanan dan patuh terhadap regulasi berlaku.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan pembukaan kembali akses Grok ini tetap menjadi bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang akan dievaluasi kapan saja.

"Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan. Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan,” ujar Alexander dalam keterangan resmi, Minggu (1/2/2026).

Melalui surat resmi ditujukan ke Menteri Komunikasi dan Digital, perusahaan milik Elon Musk itu mengatakan telah menerapkan sejumlah langkah pencegahan berlapis atas potensi penyalahgunaan Grok.

Langkah tersebut meliputi penguatan pelindungan teknis, pembatasan akses terhadap fitur tertentu, penajaman kebijakan dan penegakan aturan internal, serta aktivasi protokol respons insiden.

Alexander menegaskan, seluruh langkah yang diklaim oleh pihak X akan diverifikasi dan diuji secara berkelanjutan oleh Kemkomdigi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran, termasuk penyebaran konten ilegal dan pelanggaran terhadap prinsip pelindungan anak.

"Normalisasi ini disertai pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan ketidakkonsistenan atau pelanggaran lanjutan, Kemkomdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif, termasuk menghentikan kembali akses layanan,” tegasnya.

Kemenkomdigi juga menyebutkan, kebijakan pembatasan maupun normalisasi akses layanan digital dilakukan secara proporsional, transparan, dan berbasis regulasi. Tujuannya jelas, menjaga ruang digital tetap aman serta melindungi kepentingan publik.

Pemerintah juga mencatat, komitmen X Corp untuk terus bekerja sama sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE patuh terhadap hukum Indonesia.

“Dialog konstruktif tetap kami buka, tetapi kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah kewajiban. Normalisasi layanan bukan titik akhir, melainkan bagian dari proses pengawasan negara yang berkelanjutan,” tutup Alexander.