Istana Bantah Undang Ormas Islam karena Dikritik Soal Dewan Perdamaian

ISTANA menyatakan pemanggilan sejumlah ormas Islam hanya sebagai agenda silaturahmi untuk membahas isu terkini. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto membantah undangan itu dikarenakan adanya kritik ihwal bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian.

"Enggak, silaturahmi presiden saja," kata dia ditemui di kompleks DPR, Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2026.

Bambang mengatakan kepala negara memang kerap mengundang berbagai tokoh masyarakat. Menurut dia, tidak ada yang masalah dalam pertemuan Prabowo dengan sejumlah ormas Islam tersebut.

Presiden Prabowo Subianto mengundang lebih dari 50 orang dari beberapa ormas Islam untuk berdiskusi dengan Prabowo di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026. Salah satu yang dibahas mengenai Dewan Perdamaian.

Beberapa ormas yang hadir termasuk Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, hingga Nahdlatul Ulama. Pertemuan tertutup itu juga dihadiri sejumlah pejabat negara. 

Anggota kabinet yang hadir di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengungkapkan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah petinggi organisasi masyarakat atau ormas Islam. Cholil, yang hadir bersama undangan lainnya, mengatakan Prabowo berjanji keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace jika tak bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Dalam pertemuan, kata Cholil, beberapa petinggi ormas menyampaikan sikap skeptis bahwa Dewan Perdamaian besutan Amerika Serikat, sekutu terkuat Israel, bisa membawa perbaikan untuk rakyat Palestina. Prabowo pun menjawab.

"Kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau (Prabowo) siap keluar dari Board of Peace. Itu yang saya tangkap," kata Cholil seusai pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Menurut Cholil, Prabowo mengatakan Indonesia akan abstain dan absen jika ada langkah Dewan Perdamaian yang tidak sesuai dengan prinsip kemerdekaan Palestina. "Beliau (Prabowo) memberi respons, kita masuk di Board of Peace itu bisa tidak ikut (keputusan) ketika tidak sesuai dengan pendapat kita," tuturnya.

Cholil menyebut tidak ingin Dewan Perdamaian hanya menjadi kepanjangan tangan Presiden AS Donald Trump. "Kami sampaikan bahwa jangan sampai ini bukan Board of Peace tapi Board of Trump," tuturnya.

Sebelum diundang, MUI menjadi salah satu ormas yang mengkritik keputusan pemerintah bergabung ke Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis sempat meminta agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan tersebut.

"Karena dalam penggagas Trump dan anggotaannya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujar Cholil, dikutip dari keterangan di laman resmi MUI. 

Cholil Nafis juga menyinggung keanehan lain terkait dengan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, yakni soal iuran US$ 1 milyar. "Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja," kata Cholil.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim berpendapat bahwa Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump sebagai bentuk nyata dari langkah neokolonialisme. Menurut dia, terdapat persoalan struktural yang sangat serius dalam pembentukan organisasi tersebut.

‎"Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban merupakan cacat mendasar," ucapnya dalam keterangan tertulis.

‎Sudarnoto mengatakan skema itu justru berisiko menggeser isu keadilan dan kemerdekaan untuk Palestina menjadi sebatas urusan manajemen konflik serta stabilitas kawasan. MUI, kata dia, menegaskan bahwa penjajahan dalam bentuk apa pun sebagai tindakan dzalim yang wajib diakhiri sebagaimana pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal.

‎Dia mengatakan MUI tegak lurus dalam mengartikan persoalan di Palestina sebagai tindakan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan maupun pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional. Dia menyatakan persoalan itu harus diselesaikan melalui perdamaian sejati yang memprioritaskan pemulihan hak, martabat, serta kedaulatan rakyat Palestina. "Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," ujar Sudarnoto.