Maduro Ditangkap, Pengamat HI: AS Tegaskan Hegemoni

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.(Antara/Anadolu)

PENGAMAT Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof Suzie Sudarman menilai langkah Amerika Serikat (AS) yang mengumumkan pengambilalihan pemerintahan Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, berpotensi kuat dikategorikan sebagai intervensi militer ilegal sekaligus pendudukan de facto.

Presiden AS Donald Trump, pada Sabtu (3/1), menyatakan bahwa Washington akan menjalankan pemerintahan Venezuela menyusul operasi militer besar-besaran yang mengakhiri kekuasaan Maduro. Operasi tersebut disebut-sebut melibatkan pengerahan kekuatan laut dan darat AS di kawasan Karibia dan pesisir Venezuela.

Menurut Suzie, tindakan AS tidak dapat dilepaskan dari kerangka National Security Strategy pemerintahan Trump yang secara eksplisit membagi dunia ke dalam tiga spheres of influence.

"Di masa kini lahir semacam strategi raya yang membagi dunia dalam bentuk tiga spheres of influence, yakni Tiongkok diakui sphere of influencenya di Asia, Rusia sphere of influence di Eropa, dan Amerika Serikat sphere of influencenya di Amerika Latin," kata Suzie kepada Media Indonesia, Minggu (4/1).

Doktrin Monroe yang Berubah Menjadi Aksi Militer

Suzie menilai kebijakan AS di Amerika Latin kini bukan lagi sekadar retorika diplomatik, melainkan telah bertransformasi menjadi aksi militer terbuka.

"Doktrin Monroe yang menjadi landasan tindakan Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin bukan lagi sekadar bisikan diplomasi, ia telah menjadi naskah eksekusi," sebutnya.

"Jika dulu Trump meminjam retorika Roosevelt tentang Big Stick Policy, kini kita menyaksikan tongkat besar itu benar-benar menghantam," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa pendaratan pasukan AS dalam operasi yang disebut Southern Spear di pesisir La Guaira menjadi sinyal keras bagi kawasan.

"Operasi Southern Spear membawa pesan tunggal yaitu, 'Latin America, obey'," ujarnya.

Penempatan kapal induk USS Gerald R. Ford di Karibia juga dinilai sebagai pernyataan tegas dominasi Washington.

"Harus diakui AS saat ini membuktikan adagium bahwa Angkatan Laut adalah cara berdiplomasi. Navy is diplomacy by other means," tegasnya.

Dampak Penangkapan Maduro, Retaknya Militer Venezuela

Terkait dampak domestik di Venezuela, Suzie menyebut stabilitas politik dan keamanan masih sulit dipastikan. Namun, ia menyoroti adanya tanda-tanda keretakan internal yang serius sebelum operasi berlangsung.

"Komunikasi berhasil diputus, electronic warfare berhasil, sabotase berhasil," ujarnya.

Ia menilai moral di tubuh militer Venezuela, khususnya di tingkat elite, telah melemah akibat tekanan sanksi ekonomi berkepanjangan. Kondisi ini membuka jalan bagi dugaan keterlibatan proksi domestik.

Suzie memetakan setidaknya tiga faktor internal utama.

"Faksi Pragmatis, sebagian jenderal tinggi diam-diam menyadari bahwa kapal rezim akan tenggelam akibat sanksi dan tekanan militer. Mereka melakukan negosiasi rahasia dengan Washington demi jaminan keamanan pasca-Maduro," tambahnya.

Selain itu, ia menyebut adanya pembelotan di tubuh Direktorat Intelijen Militer Venezuela (DGCIM). Tanpa data real-time dari proksi domestik ini, katanya, operasi surgical strike akan mustahil dilakukan di jantung kota yang padat seperti Caracas. Di level bawah, faktor ekonomi juga memainkan peran besar.

"Di level bintara dan tamtama, loyalitas telah lama runtuh bukan karena ideologi, melainkan karena rasa lapar," ujarnya.

Realisme dan Logika Hegemoni AS

Suzie menegaskan bahwa langkah AS sepenuhnya mencerminkan mazhab realisme dalam hubungan internasional.

"Sistem internasional itu anarki. Tidak ada polisi dunia. Di sini berlaku interest defined as power dan self-help," terangnya.

Ketua Pusat Studi Amerika UI itu menyebut tujuan utama AS adalah memastikan hegemoninya di kawasan tidak terganggu. Cara terbaik untuk bertahan hidup adalah menjadi negara hegemoni di kawasan tersebut.

Potensi Eskalasi Regional dan Dampak Global

Menjawab potensi eskalasi konflik di Amerika Latin, Suzie merujuk pada apa yang ia sebut sebagai Trump Corollary to the Monroe Doctrine.

"Kebijakan luar negeri Trump lebih termotivasi oleh apa yang menguntungkan Amerika Serikat, what works for America atau manifestasi dari asas America First," ujarnya.

Sementara itu, dampak terhadap keseimbangan kekuatan global dinilainya relatif terbatas. Rusia dan Tiongkok diperkirakan tidak akan merespons keras.

"Tiga negara yang punya sphere of influence telah memperoleh bagiannya. Respon Rusia juga lemah, malah dituduh ada bargaining dengan persiapan Rusia mengambil Ukraina," tambahnya.

Peran PBB Dipertanyakan

Suzie juga menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan akan kesulitan mengambil langkah tegas.

"PBB dibuat oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia II untuk melegitimasi kekuasaannya. Aturan-aturan hukumnya dikarang oleh para yuris Amerika Serikat sehingga Amerika bebas menentukan langkahnya," terangnya.

Ia menutup dengan peringatan keras mengenai arah politik global ke depan. Dalam dunia imperialisme modern yang dipicu perebutan sumber daya mineral, tidak ada yang bisa mengalahkan negara-negara adidaya.

"Ini sungguhan suatu awal dari Perang Dunia Ketiga," pungkasnya. (Fer/I-1)